KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 - Suhendar, Heris (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Tulisan ini akan memaparkan tentang sejauh mana kompeÂtenÂsi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perÂbanÂkan syariâ€™ah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi NoÂmor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review atas penÂjelasan PaÂsal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariâ€™ah. Sehingga tulisan ini lebih memÂfokuskan kepada pembahasan tentang kewenangan PeÂngaÂdilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syaÂriâ€™ah tanpa ada lagi pilihan forum penyelesaian ke PengadilÂan Umum. Kemudian bagaimana kedudukan huÂkum pada piÂlihÂan forum lain secara non-litigasi dalam penÂjelasan Pasal 55 ayat (2) ÂUnÂdang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerÂbanÂkan Syariâ€™ah tersebut? Oleh karena itu, tulisan ini memuat penÂjeÂlasan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyeÂlesaiÂkan sengÂketa perbankan syariâ€™ah pasca lahirÂnya Undang-UnÂdang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama daÂÂlam meÂnyeÂlesaikan sengketa perbankan syariâ€™ah pasca lahirnya UnÂdang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan impliÂkasi putusan MahÂkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terÂhadap komÂÂpetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengÂketa perbankan syariâ€™ah.